Majalengka–NUANSA POST
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka untuk tahun 2026 dipastikan mencapai sekitar Rp2,984 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang sebesar Rp3,072 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan berkurangnya aliran dana transfer dari pemerintah pusat dan hilangnya Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.
Ketua Fraksi PPP DPRD Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch, menegaskan bahwa meski anggaran menurun, program prioritas daerah harus tetap berjalan dengan strategi yang matang.
“APBD 2026 sekitar Rp2,982 triliun, sedikit lebih rendah dari rancangan awal Rp3,070 triliun,” jelas Fajar saat berdiskusi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka, Jumat (12/12/2025).
Fajar, yang juga menjabat Ketua DPC PPP Majalengka, menambahkan bahwa arah pembangunan tetap mengacu pada visi-misi Bupati Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena M. Ramdhan, terutama di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, dan pelayanan publik.“Penurunan anggaran sekitar Rp88 miliar harus disikapi serius. Program prioritas bupati tidak boleh berhenti hanya karena dana transfer menurun,” tegasnya.
Selain itu, Fajar mencatat bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majalengka tahun 2025 mencapai Rp698 miliar, namun kemandirian fiskal daerah masih di bawah 20 persen. Hal ini menunjukkan Majalengka masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi.“Kita harus jujur, kemandirian fiskal Majalengka masih rendah. Ini tantangan besar yang perlu kita perbaiki bersama,” ungkapnya.
Meski mengalami penurunan, Fajar memandang kondisi ini sebagai momentum untuk memperbaiki fokus dan efektivitas penggunaan anggaran.“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk melemah. Justru ini kesempatan agar pemerintah lebih fokus, tepat sasaran, dan bersinergi dengan legislatif,” ujarnya.
PPP, menurut Fajar, siap mengawal kebijakan pemerintah agar prioritas pembangunan tetap berjalan, khususnya di sektor infrastruktur, lingkungan hidup, pendidikan, dan pelayanan publik.
Di bidang pendidikan, Fajar menekankan pentingnya pemetaan yang akurat, khususnya terkait implementasi program Sekolah Rakyat, inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto yang mulai diterapkan di Majalengka untuk jenjang SLTP.
“Sekolah ini harus benar-benar ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem, terutama dari desil 1 dan desil 2. Banyak anak di desa kesulitan melanjutkan ke SMP dan SMA. SD dekat, tapi SLTP dan SLTA letaknya jauh, sehingga angka putus sekolah tinggi,” pungkasnya. (SITI AMINAH)
