Bandung, NUANSA POST
Semua Kepala Daerah se-Nusantara sudah seharusnya fokus kepada kemajuan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor kehidupan. Program bukan sebatas besutan belaka namun harus tidak terputus dari waktu ke waktu sehingga menghasilkan pergerakan yang nyata berdampak kemakmuran kehidupan rakyatnya.
Ya, semua aspek dan program baik pusat dan daerah bukan lagi sebatas cetusan alias omon-omon saja. Muaranya adalah agar Indonesia yang masuk dikategori negara berkembang bukan malah mundur, jalan ditempat dengan hutang makin melambung.
Seluruh program Pemerintah diberbagai bidang khususnya di para menteri dan pemerintahan daerah, harus benar-benar dilaksanakan dengan fokus dan konsen pada kesejahteraan peningkatan perekonomian rakyat.
Pariwisata merupakan salah satu sektor pemberdayaan manusia untuk meningkatan perekonomian masyarakat dengan memprioritaskan agar alam tetap aman terjaga. Pemerintah harus serius bukan terbalik malah hanya menguntungkan sebagian besar para pengusaha pariwisata saja dan hal ini berlaku di semua sektor bidang program jika negara kita tidak ingin berlama-lama dalam kemunduran dan kerugian.
Kata rugi jelas mengandung arti mendalam “Lebih besar pasak daripada tiang” mau sampai kapan negara kita terus merugi dalam hitungan detik hari dan bulan.
Hari Rabu (22/4) di Bale Pakuan Gedung Pakuan Kota Bandung kedua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memulai aksi nyata akan merevitalisasi pendidikan vokasi dan menyelenggarakan pelatihan vokasi di Jabar.
Dari pantauan Lintas Pena Media Group, nampak hadir sebanyak 17 kepala daerah diantaranya Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, SH, Wali Kota Banjar H. Sudarsono, Bupati Indramayu Lucky Hakim dan lainnya. Turut hadir pula beberapa Kepala Dinas Pendidikan serta perwakilan KADIN Kabupaten dan Kota di Jawa Barat
Sementara Menko PMK Pratikno mengungkapkan, pihaknya telah mengintegrasikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan dunia industri sebagai penyedia lapangan kerja. Tujuannya, agar pendidikan dan pelatihan vokasi dapat mencetak lulusan yang sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Jangan sampai pendidikan kita justru mengajarkan keterampilan yang sudah tidak relevan lagi. Revitalisasi ini, selain menyiapkan yang sesuai kebutuhan juga dapat memunculkan kesempatan pekerjaan-pekerjaan baru,” cetus Pratikno.
Pendidikan vokasi harus menyiapkan tenaga kerja yang bukan sekedar pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru baik pada sektor teknologi, maupun berbasis budaya dan potensi lokal.
Orang nomor satu di Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa situasi saat ini pengangguran terdidik justru lebih banyak ketimbang yang pendidikannya rendah sehingga cukup ironis. Padahal, Jawa Barat memiliki segalanya, namun tidak banyak orang yang mau menekuni peluang yang ada, contohnya pembuat anyaman bilik bambu. Pengrajin anyaman sudah jarang ditemukan, sementara permintaan banyak. Selain itu, orang yang menekuni industri makanan tradisi juga semakin berkurang.
“Jumlah pemetik teh, pemetik kopi juga semakin menurun, padahal teh dan kopi memiliki nilai tinggi. Jadi sebenarnya pasar kerja itu bisa dibangun dalam ruang inovasi, termasuk vokasi yang dikembangkan menyesuaikan kearifan lokal,” papar KDM.
Lantas KDM membeberkan bahwa peluang kerja terbuka lebar, baik di dalam negeri maupun luar negeri, selama pendidikan vokasi mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Kemudian Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana menerangkan, Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menyusun 438 skema pendidikan vokasi dari 34 bidang pariwisata.
‘Penyusunan skema vokasi ini menjadi fondasi strategis untuk memastikan setiap profesi di sektor pariwisata memiliki standar kompetensi yang jelas dan diakui secara nasional. Jawa barat salah satu provinsi yang akan menjalankan pendidikan vokasi pada bidang pariwisata,” tutur Widianti. (Riezcky)
