SEOUL, Republik Korea – International Women’s Peace Group (IWPG, Ketua Na-young Jeon) menyelenggarakan Global Women’s Peace Forum secara daring selama dua hari mulai 20 Juli, yang mempertemukan 1.067 perempuan dari empat kawasan di seluruh dunia. Para peserta dari Asia-Pasifik, Afrika dan Eropa, Amerika, serta Asia Selatan dan Timur Tengah mengkaji tantangan keamanan yang spesifik di masing-masing wilayah dan hambatan struktural yang membatasi kepemimpinan perempuan, sekaligus mengusulkan langkah-langkah praktis untuk perdamaian yang berkelanjutan.
Forum ini diselenggarakan sebagai pertemuan internasional persiapan menjelang International Women’s Peace Conference 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Republik Korea pada bulan September mendatang. Diskusi dan rekomendasi dari masing-masing kawasan akan dirangkum ke dalam Global Women’s Peace Recommendations 2026 dan secara resmi disampaikan pada konferensi bulan September.
“Asia-Pasifik di Tengah Krisis yang Tumpang Tindih”
Sesi pertama mengkaji tantangan keamanan yang kompleks dan saling terkait yang dihadapi kawasan Asia-Pasifik serta mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan.
Carole Shaw, Direktur International Access Networks dan Chief Executive Officer UN Asia Pacific Women’s Watch (APWW), memaparkan “Memandang Perdamaian Melalui Lensa Hak Asasi Manusia.” Ia berpendapat bahwa perdamaian harus dipahami melalui perspektif hak asasi manusia, bukan melalui pendekatan militer tradisional, dengan menekankan bahwa “Perdamaian tidak hanya dinegosiasikan setelah konflik. Perdamaian diciptakan oleh pilihan-pilihan yang kita buat sebelum kekerasan meningkat.”
Melanie Lambino, Direktur Federasi Nasional Klub Perempuan Filipina, membahas hambatan struktural yang terus menghalangi perempuan dari proses pengambilan keputusan dan menekankan bahwa suara perempuan sangat penting bagi perdamaian yang langgeng. “Perdamaian adalah adanya kesetaraan, keadilan, keamanan, dan pemahaman,” katanya.
Fokus pada Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Komunitas
Forum ini juga menampilkan usulan-usulan yang memandang perdamaian sebagai proses yang berakar pada kesejahteraan individu dan ketahanan komunitas.
Kanakagiri Yashaswini dari India menjelaskan bagaimana meditasi dan pengaturan emosi dapat berkontribusi pada perdamaian yang berkelanjutan. “Kesejahteraan mental adalah infrastruktur perdamaian,” katanya, sambil menekankan bahwa kedamaian batin adalah fondasi perdamaian yang langgeng.
Mujgan Tahery, Pendiri dan CEO Uniting Circle Multicultural Community Centre, mengutip pengalamannya sebagai pengungsi Afghanistan untuk menekankan bahwa perempuan pengungsi dan migran harus diakui sebagai pemimpin dalam pembangunan perdamaian. “Perempuan bukan hanya sekadar penyintas. Perempuan adalah pembangun perdamaian,” katanya.
Kathleen Thein dari Myanmar menekankan perlunya menghubungkan suara perempuan yang bekerja di komunitas lokal dengan agenda perdamaian internasional.
Dr. Huong Nguyen, Dosen dan Peneliti di La Trobe University, menyoroti hambatan struktural yang dihadapi perempuan migran, termasuk ketidakakuan terhadap kualifikasi yang diperoleh di luar negeri dan tanggung jawab pengasuhan yang tidak setara. “Perdamaian dimulai ketika orang merasa memiliki tempat,” katanya, sambil menekankan bahwa komunitas yang inklusif sangat penting bagi perdamaian yang berkelanjutan.
Suraiya Kamaruzzaman dari Indonesia memperkenalkan pengalaman Aceh, sebuah wilayah yang mengalami konflik bersenjata berkepanjangan serta tsunami dahsyat tahun 2004. Ia mengusulkan untuk memperkuat ketahanan komunitas dengan memberikan wewenang substantif kepada perempuan atas anggaran dan pengambilan keputusan dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana.
“Masalah Lokal, Solusi Lokal”
Diskusi kelompok yang diadakan setelah presentasi menghasilkan berbagai usulan praktis yang mencerminkan kondisi masing-masing komunitas.
Kelompok yang membahas Aceh dan Kiribati mengusulkan perluasan pelatihan kepemimpinan perempuan untuk mencegah kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.
Sebuah kelompok yang mengkaji perdamaian dalam keluarga mengidentifikasi persepsi budaya bahwa pekerjaan rumah tangga sepenuhnya merupakan tanggung jawab perempuan sebagai hambatan utama bagi perdamaian.
Peserta dari Australia dan Filipina mengidentifikasi kekerasan berbasis gender dan kekerasan remaja sebagai masalah prioritas. Mereka mengusulkan pendirian platform dukungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan serta perluasan pendidikan perdamaian bagi kaum muda.
Kelompok yang berfokus pada perempuan multikultural dan pengungsi mengidentifikasi rasa keterikatan sosial sebagai unsur sentral perdamaian dan membagikan contoh perpustakaan perdamaian di Mongolia.
Kelompok lain menelaah diskriminasi dan distorsi informasi. Para peserta memperingatkan bahwa disinformasi yang menyebar melalui media sosial sedang merongrong demokrasi dan kepercayaan di dalam komunitas. Mereka menekankan perlunya merespons melalui kerja sama yang lebih kuat antar pemerintah serta perluasan pendidikan perdamaian.
Dalam sambutan pembukaannya, Presiden IWPG Na-young Jeon menekankan pentingnya mendengarkan perempuan yang mengalami tantangan lokal secara langsung. “Perempuan yang tinggal di setiap komunitas memahami tantangan yang mereka hadapi lebih baik daripada siapa pun,” kata Jeon. “Jika kita benar-benar menginginkan perdamaian yang berkelanjutan, kita harus memperpendek jarak antara realitas lokal dan pengambilan keputusan global. Dan langkah pertama adalah mendengarkan suara para perempuan yang menjalani realitas tersebut setiap hari.” Jeon menambahkan bahwa IWPG akan berupaya memastikan bahwa berbagai usulan perdamaian yang dikembangkan oleh perempuan di berbagai wilayah disampaikan kepada komunitas internasional.
Tentang IWPG
International Women’s Peace Group (IWPG) adalah sebuah LSM perempuan internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan melalui kepemimpinan perempuan, pendidikan perdamaian, advokasi, dan kerja sama internasional. Bekerja sama dengan para pemimpin perempuan, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil di seluruh dunia, IWPG mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan menumbuhkan budaya perdamaian global melalui dialog dan tindakan kolaboratif.
“Peace Is Not Silence, but Voice”: Asia-Pacific Women Leaders Redefine Peace
SEOUL, Republic of Korea – The International Women’s Peace Group (IWPG, President Na-young Jeon) hosted the Global Women’s Peace Forum online over two days beginning July 20, bringing together 1,067 women from four regions around the world. Participants from the Asia-Pacific, Africa and Europe, the Americas, and South Asia and the Middle East examined region-specific security challenges and the structural barriers limiting women’s leadership, while proposing practical measures for sustainable peace.
The forum was held as a preparatory international meeting ahead of the 2026 International Women’s Peace Conference, scheduled to take place in the Republic of Korea this September. Discussions and recommendations from each region will be consolidated into the Global Women’s Peace Recommendations 2026 and formally presented at the conference in September.
“Asia-Pacific at the Center of Overlapping Crises”
The first session examined the compound and interconnected security challenges facing the Asia-Pacific region and explored how women’s leadership can contribute to sustainable peace.
Carole Shaw, Director of International Access Networks and Chief Executive Officer of UN Asia Pacific Women’s Watch (APWW), presented “Viewing Peace Through a Human Rights Lens.” She argued that peace should be understood through a human rights perspective rather than traditional military approaches, emphasizing that “Peace is not only negotiated after conflict. It is created by the choices we make before violence escalates.”
Melanie Lambino, Director of the National Federation of Women’s Clubs of the Philippines, addressed the structural barriers that continue to exclude women from decision-making and stressed that women’s voices are essential to lasting peace. “Peace is the presence of equality, justice, safety, and understanding,” she said.
Focus on Women’s Leadership and Community Resilience
The forum also featured proposals that framed peace as a process rooted in individual well-being and community resilience.
Kanakagiri Yashaswini of India explained how meditation and emotional regulation can contribute to sustainable peace. “Mental wellbeing is peace infrastructure,” she said, emphasizing that inner peace is the foundation of lasting peace.
Mujgan Tahery, Founder and CEO of Uniting Circle Multicultural Community Centre, drew on her experience as an Afghan refugee to emphasize that refugee and migrant women should be recognized as leaders in peacebuilding. “Women are not only survivors. Women are peace builders,” she said.
Kathleen Thein of Myanmar stressed the need to connect the voices of women working in local communities with the international peace agenda.
Dr. Huong Nguyen, Lecturer and Researcher at La Trobe University, highlighted the structural barriers facing migrant women, including the non-recognition of overseas qualifications and unequal caregiving responsibilities. “Peace begins when people feel they belong,” she said, stressing that inclusive communities are essential for sustainable peace.
Suraiya Kamaruzzaman of Indonesia introduced the experience of Aceh, a region that endured prolonged armed conflict as well as the devastating 2004 tsunami. She proposed strengthening community resilience by giving women substantive authority over budgets and decision-making in disaster preparedness and response.
“Local Problems, Local Solutions”
Breakout discussions held after the presentations produced a range of practical proposals reflecting the circumstances of individual communities.
The group discussing Aceh and Kiribati proposed expanding women’s leadership training to prevent sexual violence and domestic violence.
A group examining peace within the family identified the cultural perception that housework is solely a woman’s responsibility as a major obstacle to peace.
Participants from Australia and the Philippines identified gender-based violence and youth violence as priority concerns. They proposed establishing support platforms for women affected by violence and expanding peace education for young people.
The group focusing on multicultural and refugee women identified a sense of social belonging as a central element of peace and shared the example of a peace library in Mongolia.
Another group examined discrimination and the distortion of information. Participants warned that misinformation spread through social media is undermining democracy and trust within communities. They emphasized the need to respond through stronger cooperation among governments and expanded peace education.
In her opening remarks, IWPG President Na-young Jeon emphasized the importance of listening to women who experience local challenges firsthand. “Women living in each community understand the challenges they face better than anyone else,” Jeon said. “If we truly want sustainable peace, we must shorten the distance between local realities and global decision-making. And the first step is to listen to the voices of women who are living those realities every day.” Jeon added that IWPG would work to ensure that the diverse peace proposals developed by women in different regions are conveyed to the international community.
About IWPG
The International Women’s Peace Group (IWPG) is an international women’s NGO dedicated to promoting sustainable peace through women’s leadership, peace education, advocacy, and international cooperation. Working with women leaders, governments, international organizations, and civil society worldwide, IWPG advances women’s participation in peacebuilding and fosters a global culture of peace through dialogue and collaborative action.
