Majalengka–NUANSA POST.
Tidak sedikit kebijakan dan program pembangunan yang sejatinya berjalan sesuai perencanaan, namun justru memicu penolakan di tengah masyarakat. Permasalahan tersebut kerap bukan disebabkan oleh isi kebijakan, melainkan lemahnya strategi komunikasi pemerintah kepada publik.
Komunikasi pembangunan yang efektif menjadi faktor krusial agar kebijakan pemerintah tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial. Pemahaman inilah yang mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan Strategi Komunikasi Pembangunan untuk Keterbukaan Informasi Publik” yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Majalengka di Gedung Kokardan, Rabu (17/12/2025).
FGD tersebut menghadirkan Ketua ICMI Majalengka Dr. H. Diding Bajuri, M.Si, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Majalengka Irwan, ST, MM, serta perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Majalengka Dr. H. Nurhidayat, M.Pd sebagai narasumber.
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, serta para jurnalis dari berbagai media lokal.
Dalam paparannya, Dr. H. Diding Bajuri menekankan bahwa FGD ini menjadi momentum refleksi bersama untuk menata kembali pola komunikasi pemerintah agar lebih dipahami dan diterima masyarakat. Ia menyebut, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari penyerapan anggaran atau rampungnya proyek fisik, melainkan juga dari tingkat pemahaman publik terhadap tujuan dan manfaat kebijakan.
“Komunikasi harus dipersiapkan secara matang sebelum kebijakan disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
Menurut Diding, pesan pembangunan perlu disusun berbasis data, disampaikan dengan narasi yang tepat, serta disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Ia menilai, kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas lapangan sering kali muncul akibat lemahnya komunikasi.
“Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang sebenarnya tepat bisa disalahartikan,” tambahnya.
Dosen Pascasarjana Universitas Majalengka itu juga menegaskan bahwa komunikasi memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial yang sarat keberagaman. Karena itu, pendekatan komunikasi harus fleksibel dan kontekstual.
“Kita semua—termasuk insan pers—memiliki peran dalam membentuk opini publik. Tanggung jawab kita adalah menghadirkan komunikasi yang mencerahkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Majalengka Irwan menyoroti tantangan komunikasi publik di era digital. Ia menilai transformasi digital sudah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern.
“Komunikasi publik yang kuat harus bertumpu pada data. Informasi yang berbasis data cenderung lebih dipercaya masyarakat,” jelasnya.
Namun demikian, Irwan mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik tetap memiliki batasan hukum. Tidak semua data dapat disampaikan secara terbuka karena adanya informasi yang dikecualikan sesuai regulasi.
“Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi tanpa pertimbangan. Yang terpenting adalah menyampaikan informasi secara tepat, proporsional, dan sesuai kebutuhan publik,” ujarnya.
Dari perspektif keagamaan, Dr. H. Nurhidayat, M.Pd menilai komunikasi yang efektif tidak hanya memerlukan kecakapan teknis, tetapi juga kepekaan sosial dan kesungguhan. Ia menyebut prinsip sederhana yang ia kenal sebagai konsep “3D”: duit, dekat, dan doa.
Diskusi berlangsung aktif dan interaktif, dengan para peserta—khususnya jurnalis—berbagi pandangan serta pengalaman terkait dinamika komunikasi kebijakan publik di Kabupaten Majalengka.
Suasana FGD berlangsung santai namun substantif. Panitia turut menyediakan hiburan ringan, coffee break, dan door prize yang semakin meningkatkan antusiasme peserta.
Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramadhan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
“Kritik kami anggap sebagai energi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, Pemkab Majalengka berkomitmen memperkuat sinergi dengan tokoh masyarakat dan insan pers agar pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. (SITI AMINAH)
