Majalengka–NUANSA POST
Di tengah wacana efisiensi anggaran yang digalakkan oleh Bupati Eman Suherman, publik dikejutkan dengan beredarnya informasi bahwa salah satu media nasional diduga menerima aliran dana hingga Rp300 juta dari anggaran pemerintah daerah.
Kabar yang mencuat di berbagai kanal media sosial ini memantik respons keras dari kalangan media lokal, yang menilai kebijakan tersebut mencederai semangat pemberdayaan potensi daerah. Di saat media lokal bertahan dengan sumber daya terbatas dan minim dukungan, dana besar justru diduga mengalir ke pihak luar.
“Jika benar adanya, ini bukan sekadar persoalan teknis penganggaran. Ini soal keadilan dan keberpihakan. Bagaimana mungkin rumah sendiri justru diabaikan?” ujar salah satu penggiat media lokal dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut tak hanya dilandasi ketimpangan anggaran, tetapi juga perasaan dipinggirkan di tanah kelahiran sendiri. Banyak pihak menilai bahwa media lokal, yang menjadi garda terdepan dalam mengawal dinamika daerah, seharusnya mendapat perhatian lebih dalam distribusi anggaran informasi dan publikasi.
Situasi ini mempertegas kesenjangan antara wacana dan implementasi. Di satu sisi, efisiensi dikampanyekan sebagai agenda utama. Di sisi lain, dugaan kucuran dana dalam jumlah signifikan justru mengarah ke luar wilayah, meninggalkan media lokal sekadar menjadi penonton — atau bahkan pengemis informasi.
Menanggapi situasi tersebut, sejumlah media lokal dikabarkan tengah menginisiasi rencana audiensi dengan Bupati Eman Suherman. Tujuannya jelas: meminta penjelasan terbuka atas kebijakan yang dianggap tidak proporsional dan melemahkan eksistensi media daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemkab terkait aliran dana yang dimaksud. Namun tekanan publik terus meningkat, menuntut transparansi dan keberanian pemerintah daerah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kini menggema luas.(SITI AMINAH).****
