Pangandaran – NUANSA POST
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten pangandaran melanjutkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2025.Tahap pembahasan sampai pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna, (16/3) di gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin saat memimpin rapat paripurna, LKPJ tersebut, Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami sudah menyampaikan secara resmi nota pengantarnya pada rapat paripurna sebelumnya.
Pandangan Umum Fraksi PKS dan PPP
Fraksi PKS-PPP DPRD Kabupaten Pangandaran resmi menyatakan persetujuannya terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2025. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Pangandaran, Parigi, Senin (16/3/2026).
Dalam pandangan umumnya, fraksi memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang dinilai mampu melampaui sejumlah target strategis. Salah satu capaian yang menjadi sorotan utama adalah peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Realisasi PAD tahun 2025 tercatat mencapai Rp.294,88 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp.293,31 miliar. Capaian ini setara dengan 100,53 persen dari target, sekaligus menunjukkan pertumbuhan sebesar 22,81 persen dibandingkan realisasi tahun 2024.
Fraksi PKS-PPP menilai keberhasilan tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin efektif serta kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Aspek akuntabilitas dan efisiensi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja tersebut.
Meski demikian, fraksi tetap memberikan sejumlah catatan strategis. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Pangandaran.
Selain itu, pemerintah juga diingatkan untuk menjaga konsistensi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pendidikan agama dan penguatan karakter. Hal ini dinilai penting untuk menopang visi menjadikan Pangandaran sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Dari sisi teknis, Fraksi PKS-PPP menekankan perlunya ketepatan dalam realisasi anggaran oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), guna menghindari keterlambatan program maupun potensi mangkraknya proyek pembangunan.
Menutup pandangannya, fraksi yang dipimpin oleh Ketua Miswan dan Sekretaris H. Husni Mubarok tersebut juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah serta menyongsong Idul Fitri kepada masyarakat Pangandaran.“Dengan niat tulus demi kemaslahatan masyarakat, kami menyetujui LKPJ Bupati Tahun 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” demikian pernyataan penutup fraksi.
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Pangandaran menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Parigi, Senin (16/3/2026).
Dalam penyampaiannya, fraksi menilai kinerja pemerintah daerah patut diapresiasi, terutama pada sektor pendapatan. Realisasi pendapatan yang melampaui 99 persen dari target dinilai sebagai indikator positif berkembangnya potensi ekonomi daerah, ditopang oleh peningkatan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih didominasi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketua Fraksi, Ngisom, menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Di sisi belanja, fraksi mencermati realisasi anggaran yang mencapai 92 persen. Meski tergolong tinggi, komposisi belanja dinilai belum ideal karena masih didominasi belanja operasional, sementara belanja modal justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Fraksi mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan belanja produktif yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Selain itu, fraksi juga menyoroti dinamika indikator makro ekonomi. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan dinilai sebagai capaian positif. Namun, kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2025 menjadi catatan penting yang perlu segera direspons melalui penguatan sektor unggulan daerah.
Di tengah sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan apresiasi terhadap lima capaian strategis pemerintah daerah. Pertama, kepastian status tenaga non-ASN melalui penerbitan SK pengangkatan PPPK paruh waktu. Kedua, penguatan ekonomi desa melalui pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Ketiga, kinerja positif Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perumda Air Minum Tirta Prabawa Mukti dan BPR BKPD Pangandaran. Keempat, penataan kawasan wisata Pantai Pangandaran yang semakin tertata dan kompetitif. Terakhir, progres pembangunan Masjid Besar Al-Hikmah Parigi yang hampir rampung.
Menutup pandangan umum tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Fraksi juga menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan semangat pengabdian yang diwariskan para pendiri bangsa.(EVA LUSITA)***
