PEKANBARU – Pemkab Bengkalis mendukung penuh Program Hibah Compact-2 Millennium Challenge Compact (MCC) Amerika Serikat.Khususnya terkait proyek fasilitas kapal Ferry Roll-On/Roll-Off (RoRo) Dumai – Pulau Rupat. Tampak hadir di acara tersebut, Asisten Perekenomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Toharudin, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bengkalis Agus Sofyan, Kepala Dinas PUPR Bengkalis Ardiansyah, dan Sekretaris Dinas PUPR Bengkalis, Erdila Fitriyadi.
Bupati Kasmarni diwakili Plt Sekda, dr Ersan Saputra mengatakan dengan adanya pembangunan Fasilitas pelabuhan Kapal Roro Dumai – Pulau Rupat, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Rupat dan mensejahterakan masyarakat setempat.”Ini juga dalam rangka meningkatkan perekonomian, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pariwisata,” ucapnya.
Dukungan itu disampaikan Ersan saat mengikuti rapat perkembangan kerja sama Program Hibah Compact 2 MCC di Ruang Rapat Bappeda Litbang Provinsi Riau, Senin, 3 Juli 2023.
Sebelumnya, Gubernur Riau, H Syamsuar mengatakan, rancangan persiapan untuk pembuatan pelabuhan berkaitan dengan usulan proyek infrastruktur di Kota Dumai dan Pulau Rupat tersebut harus dilakukan koordinasi bersama.
Menurutnya, pembangunan bukan hanya tanggungjawab Pemprov Riau saja tetapi juga wewenang Pemkab Bengkalis dan Pemko Dumai.“Persiapan tentang pembuatan atau studi kelayakan proyek pelabuhan kapal RoRo penghubung Dumai dan Pulau Rupat ini untuk dimaklumi tahapan ini memang kita kerjakan secara bersama. Baik bersama Pemprov, Pemerintah Kota Dumai dan juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis,” katanya.
Orang nomor satu di Provinsi Riau itu menjelaskan, pemerintah daerah harus dapat memastikan kawasan sekitar pembangunan bisa terbebas dari perizinan perusahaan yang ada. Sebab, tujuan utama dari adanya pembangunan pelabuhan itu tentu saja untuk memerangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Saya melihat Dermaga 2 Dumai yang akan dibangun ini masih termasuk di kawasan PT. Pertamina Patra Niaga. Oleh karena itu saya minta Walikota Dumai agar bisa membicarakan tentang perizinannya. Soalnya waktu bertemu Menteri BUMN, beliau sangat setuju adanya pembangunan pelabuhan RoRo ini. Sebab kalau sudah jadi, ini juga bisa menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Manager MCA Regional Riau, Muhammad Ikhsan mengungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas telah membentuk Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account – lndonesia 2 (MCA-lndonesia 2).
Lembaga ini dibentuk melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2022. Lembaga MCA lndonesia 2 ini merupakan lembaga yang akan mengelola hibah Compact 2.“Kontribusi kami disini tentu saja, sebagai penyediaan dan menugaskan konsultan pelaksana FS Proyek Fasilitas Kapal Ferry Roro Dumai – Pulau Rupat, lalu memberikan bantuan teknis dan pengawasan (oversight) terhadap pelaksanaan FS Proyek Fasilitas Kapal Ferry Roro Dumai – Pulau Rupat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kontribusi pihak MCA Indonesia ini juga untuk menyiapkan dan memberikan sumber daya untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) terkait pelaksanaan Proyek Fasilitas Kapal Ferry Roro Dumai – Pulau Rupat sekaligus kegiatan/Program Compact-2 lainnya. Serta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pembentukan Project lmplementing Unit (PIU) MCC Compact-2 untuk mempersiapkan kegiatan Compact-2 selama 5 tahun.
“Dengan begitu, kita masih ada waktu kurang lebih dua bulan lagi. Semoga pembangunan proyek ini bisa dapat kita kerjakan dengan koordinasi bersama,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam program Compact 2 MCC ada tiga tujuan utama yang akan diakselerasi selama periode 5 tahun ke depan. Pertama, pengembangan transportasi dan logistik di sejumlah wilayah seperti Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali. Kedua, pengembangan pasar keuangan. Ketiga, pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Perjanjian dana hibah MCC akan menyediakan kerangka kerja untuk Indonesia Infrastructure and Finance Compact senilai US$ 649 Juta atau setara dengan Rp.10,89 triliun.#RIAN SUMARLIN/ DISKOMINFOTIK
