Banjar,NUANSA POST—- Jurnalis Kota Banjar yang tergabung dalam Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Geruduk Kantor KPU Kota Banjar untuk klasifikasi mempertanyakan terkait anggaran sosialisasi Pilkada. Posisi kantor kosong hanya bisa ditemui penjaga kantor saja. Selasa (18/06/2024).
Peran media massa khususnya pers, menjadi amat vital ketika semua pihak memerlukan informasi secara cepat dan akurat mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Walikota, Bupati dan Gubernur. Demikian ditegaskan Ketua Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Kota Banjar, Ohir Herdiana .
Encep Dian selaku koordinator Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) mengatakan, karena di Indonesia sebagian besar tingkat kepercayaan masyarakat masih menganggap bahwa apa yang disajikan media adalah benar, sesuai fakta yakni sebagai penyebar informasi.
Lebih lanjut dikatakan Encep Dian“Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi juga sosialisasi, terutama mengenai proses dan ketentuan kinerja penyelenggara pemilu”Ucapnya
Menurut Encep Dian, peran penting pers pada setiap momen Pilkada sangat berarti guna memberi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat. Melalui peran tersebut pers juga ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka.
Atas dasar itu, kinerja pers perlu mendapat apresiasi melalui pengunaan anggaran belanja media yang sengaja diperuntukan untuk kegiatan sosialisasi, yang ada di Komisi Pemilihan Umum, (KPU) Kota Banjar.
Encep Dian juga mengritisi kinerja KPU Kota Banjar yang hingga sampai saat ini tidak pernah melibatkan media kami yang dibawah naungan lembaga AWP dalam pengunaan anggaran diseminasi informasi media bahkan terkesan abai.“Diseminasi informasi media sebagai proses penyebaran informasi dan pengetahuan kepada khalayak luas atau publik.Nah, setiap hajat Pilkada anggaran itu sudah pasti dikeluarkan oleh KPU Kota Banjar , Ya, sampai saat ini kami tidak tahu, maka kami pertanyakan transparansinya,” imbuhnya.
Ohir Herdiana selaku ketua Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) menambahkan, yang dikenal sebagai tokoh wartawan Kota Banjar meminta KPU Kota Banjar lebih transparan dan bisa melibatkan lembaga media kami dalam mendistribusikan pengunaan anggaran diseminiasi informasi media.
“Kami kritisi ini karena memang komisioner saat ini tidak cakap dan gagap berkomunikasi kepada lembaga media dibawah naungan AWP . Padahal mereka tahu keberadaan kami, dan pihak kami pun tak pernah diundang saat kegiatan ceremonial,dan soal pengangaran kami tidak pernah dikomunikasikan serta di infokan kepada pihak kami. Ini langkah mundur KPU Kota Banjar ,” pungkasnya.(ELI RUSWAN)***
