Mesuji, NUANSA POST – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, mengambil langkah strategis dengan menetapkan bahwa dana publikasi desa kini akan disalurkan melalui lembaga pers, bukan lagi kepada wartawan individu. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana publikasi di tingkat desa. Langkah tersebut diumumkan pada Kamis (12/12/2024).
Keputusan ini disambut positif oleh berbagai kalangan, khususnya lembaga pers. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai terobosan penting dalam membangun tata kelola hubungan yang lebih profesional antara pemerintah desa dan media. Salah satu perwakilan lembaga pers menegaskan bahwa mekanisme ini memberikan kejelasan dalam pengelolaan anggaran serta melindungi wartawan dari potensi konflik di lapangan.
“Kami mendukung penuh kebijakan ini. Dengan sistem yang terpusat melalui lembaga pers, kerja sama antara pemerintah desa dan media dapat dikelola secara profesional, terarah, dan berorientasi pada hasil,” ujar seorang ketua lembaga pers setempat.
Ketua APDESI Mesuji menegaskan, pelaksanaan kebijakan ini akan diawasi secara ketat guna mencegah penyalahgunaan anggaran. “Kami memahami kekhawatiran teman-teman wartawan. Oleh karena itu, mekanisme ini akan dijalankan secara transparan dan akuntabel dengan pengawasan bersama dari pihak desa dan lembaga pers,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Apdesi berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan melibatkan wartawan independen, lembaga pers, dan perwakilan desa. Pertemuan ini bertujuan untuk menyosialisasikan kebijakan baru sekaligus menampung masukan guna memastikan kelancaran penerapannya di lapangan.
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memperbaiki hubungan dengan media sekaligus menjaga integritas pengelolaan keuangan desa. Namun, tantangan pelaksanaan kebijakan ini tetap menjadi perhatian utama yang harus diatasi bersama oleh seluruh pihak terkait.
Dengan kebijakan baru ini, Apdesi berharap dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan profesional antara pemerintah desa dan media. Hal ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas. (RANDI EFENDI)
