CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor tahun 2023, Kamis (28/3) lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menjelaskan, setelah dokumen LKPj diterima akan dibahas di tingkat Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Namun demikian, pembahasan baru akan dimulai pada April 2024 atau setelah Idul Fitri 1445 Hijriah.“Setelah LKPj disampaikan kita bahas di dalam AKD baik tingkat komisi-komisi maupun Badan Anggaran (Banggar) yang dimulai setelah Idul Fitri,” kata Rudy Susmanto.
Ia pun mengapresiasi Pemkab Bogor yang telah menyampaikan LKPj Bupati Bogor tahun 2023 dengan tepat waktu atau tiga bulan setelah tahun anggaran 2023 berakhir, yang tentu akan memberi waktu leluasa dalam pembahasan.
“Kami akan bahas satu per satu mana yang harus diperbaiki, mana yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan dan percepatan pembangunan Kabupaten Bogor,” tegas Rudy.
Sementara itu, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengungkapkan, salah satu yang disampaikan dalam LKPj Bupati Bogor tahun 2023 adalah realisasi penggunaan anggaran maupun target pendapatan daerah.
Pada sisi pendapatan daerah, realisasi mencapai Rp9,74 triliun dari target setelah APBD Perubahan 2023 Rp9,79 triliun. Artinya, realisasi pendapatan daerah berkisar 99,42 persen.
Sementara realisasi belanja daerah dalam APBD 2023 sebesar Rp9,618 triliun dari target Rp10,700 triliun. Realisasi belanja daerah berkisar 95,23 persen.
Target pembiayaan setelah perubahan Rp300,370 miliar atau terealisasi 100 persen. Sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp425,279 miliar.“Rencana dan catatan strategis yang akan diberikan DPRD Kabupaten Bogor atas LKPj tahun 2023 akan memacu semangat seluruh jajaran Pemkab Bogor untuk meningkatkan kinerja demi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik,” jelas Asmawa. (FITRI/YUNARDI/DIAN)
