Advertorial

Francine Widjojo, Anggota DPRD DKI Jakarta : ”Apresiasi Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, PSI Akan Kawal Pelaksanaan di Jakarta”

3
×

Francine Widjojo, Anggota DPRD DKI Jakarta : ”Apresiasi Kenaikan Upah Minimum 6,5 Persen, PSI Akan Kawal Pelaksanaan di Jakarta”

Sebarkan artikel ini

JAKARTA—Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo untuk menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN) sebesar 6,5 persen di 2025 dan berkomitmen untuk mengawal pelaksanaannya di Jakarta. Komitmen ini disampaikan Francine Widjojo, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Senin (2/12/2024).

Francine yang duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai penetapan kenaikan UMN sebesar 6,5 persen sebagai langkah untuk mencapai keseimbangan antara memperhatikan kesejahteraan pekerja dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. “Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan saat ini, angka tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, sambil tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka,” ujarnya.

PSI berharap kenaikan ini akan memperbaiki kesejahteraan buruh Indonesia. “Apalagi ditambah dengan program makan bergizi gratis yang akan sangat signifikan mengurangi pengeluaran kelompok buruh yang memiliki anak usia sekolah,” kata Francine.

“Saya sangat mengapresiasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang pro-rakyat kecil ini,” tambahnya lagi.

Francine menegaskan, Pemprov DKI Jakarta wajib mengakomodir aturan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Namun, penting juga bagi Pemprov untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik melalui dialog tripartit yang efektif, melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah,” tegas Francine.

Dengan melakukan dialog tripartit yang baik, kenaikan UMP 2025 dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa mengganggu iklim investasi dan keberlanjutan usaha di Jakarta. “Komitmen terhadap komunikasi yang baik antar pihak sangat penting untuk menjaga harmoni sosial dan ekonomi di ibu kota,” ujar Francine.

“Sebagai anggota Komisi B yang membidangi ketenagakerjaan, saya akan mengawal kebijakan pemerintah pusat ini agar dapat diimplementasikan dengan baik di Jakarta,” lanjut Francine lagi. (REDI MULYADI)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *