Bandung NUANSA POST—H. Saeful Bachri, SH., M.A.P kini telah resmi dilantik sebagai wakil rakyat DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Jabar (2). Kang SAE sapaan akrabnya telah dilantik bersama 8 kader Demokrat dari 120 kursi DPRD Jawa Barat bertempat di Gedung Merdeka, Senin (2/9).
Kang Sae sekaligus sebagai Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung dibersamai oleh keluarga, pengurus, timses dan relawan selepas dilantik mengadakan sukuran di Rumah Makan Ampera Jalan Soekarno Hatta Bandung.
“Pertama ini adalah sebagai wujud rasa syukur saya dan terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang telah membantu baik waktu, pikiran dan tenaganya hingga mengantar saya dilantik. Saya akan fokus konsentrasi terhadap permasalahan perekonomian masyarakat juga bagaimana caranya PAD Pemerintahan meningkat.” Ujarnya.
Menyikapi warga Jabar adalah korban tertinggi karena pinjol dan judol, Kang Sae mengungkapkan bahwa kita perlua kerja bersama-sama semua elemen maupun personal. Sejak usia dini kita harus sosialisasikan bahayanya judol dan pinjol ke anak-anak, bahaya ini dapat mengganggu stabilitas negara Indonesia.
“Tidak semua medsos itu bermanfaat, untuk itu kita perlu arahan anak-anak remaja prihal internet ke arah yang positif dan menghindari yang negatifnya. Kita harus mewaspadainya.” Kata Kang Sae.
H. Saeful Bachri menegaskan dalam menyikapi permasalahan judol dan pinjol bukan hanya peran dari para orang tua di rumah, namun pihak sekolahpun harus intens mengedukasi para anak didiknya. Bagaimana caranya bahaya ini untuk dijauhi, dihindari dari ruang gelap judi online juga pinjol. Diakuinya semua Pokok dasar permasalahan ini adalah karena faktor ekonomi lemah, kurangnya peran serta perhatian dari keluarga, pemerintah, pihak sekolah.
H. Saeful Bachri, SH, M.A.P berharap kerjasama antar lintas partai / fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat akan tercipta lebih solid, bersinergi untuk menyuarakan dan mencari arah formula terbaik terhadap segala permasalahan masyarakat otomatis sebagai wakil rakyat harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan sebagai pelaksana program-program pembangunannya.(RIEZCKY)