Bengkalis, NUANSA POST
Wartawan media cetak/ koran di Kab.Bengkalis pada tahun 2026 menjerit. Pasalnya, menurut informasi, ada beberapa banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis menolak menerima berlangganan untuk tahun 2026.Berdasarkan informasi terbaru, terdapat perubahan signifikan terkait kebijakan langganan koran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
”Sebenarnya sudah mulai tahun 2025, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bengkalis dilaporkan tidak lagi berlangganan koran atau tabloid, karena kendala anggaran.Sehingga terjadinya tunda bayar bagi langganan media cetak sampai bulan April 2026,”ujar seorang kepala biro media cetak kepada NUANSA POST
Beberapa kepala biro maupun wartawan mengatakan, bahwa pada tahun 2026 telah memasuki permohonan untuk berlangganan koran pada di setiap OPD se-Kabupaten Bengkalis pada bulan Desember 2025 , namun yang sangat mengewakan di beberapa OPD hingga pemerintahan desa menolak permohonan berlangganan tersebut, dengan alasan tidak cukup anggaran untuk membayar langganan koran . Hal tersebut mematikan langkah untuk media cetak/koran sangat berdampak kepada mata pencaharian wartwan , selain itu mematikan perusahaan media .
”Informasi publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari zaman ke zaman. Begitupun informasi media cetak yang butuhkan masyarakat dalam mencari informasi pemerintah daerah lewat kegiatan kegiatan pemerintah daerah yang bersifat positif. Tapi alangkah sayangnya, informasi melalui media cetak tidak lagi dianggarkan oleh instansi pemerintahan daerah dan juga pemerintah desa, terutama di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bengkalis.”ungkap wartawan lain
Bahkan yang lebih terdampak dari penolakan berlangganan koran itu, perusahaan media cetak harian lokal yang banyak melibatkan loper koran ”Jadi saya bingung, saat ini sudah tidak bisa diharapkan menambah pendapatan untuk membiayai hidup kami (loper) ini akibat menurunnya secara drastis para langganan koran yang ada di OPD Kabupaten Bengkalis,” kata seorang loper koran yang menolak ditulis namanya. Dia mengaku heran, karena pemberhentian langganan koran yang ada di OPD ini hanya terjadi di Kabupaten Bengklis, sedangkan di kabupaten lain yang bertetangga masih langganan koran seperti biasa. (TIM)***
