ASAHAN, NUANSA POST. Ruas jalan penghubung antar Desa Urung Pane di Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan hancur akibat proyek galian tanah urug Jalan Tol Kisaran – Indrapura.
Jalan penghubung sejumlah desa di antaranya Desa Urung Pane yang menghubungkan Dusun lll dengan Dusun lV Desa Urung Pane dan status jalan tersebut adalah jalan Kabupaten yang hancur akibat dilintasi truk-truk besar pengangkut material dan alat berat proyek pengerukan tanah urug jalan tol.
Warga mengatakan rata-rata perhari truk yang keluar masuk melintasi jalan desa itu antara 15 hingga 20 unit.
Akibatnya jika hujan deras ,kerusakan jalan semakin parah ,dan dipenuhi banyak lubang, dan menyebabkan jalin licin, sehingga membahayakan bagi masyarakat yang melintas.
Tokoh pemuda Desa Urung Pane Ilham Juanda mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan dan Pemerintah Desa Urung Pane harus mengkaji ulang tentang aktivitas proyek pengerukan tanah urug untuk tol Indrapura-kisaran, Karena sudah membuat resah masyarakat, jangan sampai kami masyarakat yang mengambil sikaf tentang keberadaan proyek penggalian tanah urug tersebut, kami masih yakin dan percaya bahwasanya pemerintah dapat memberikan solusi yang terbaik. Ujarnya
Ilham Juanda yang juga Ketua GP-Bumatis ( Gerakan Pemuda- Buntu Pane, Mandoge, Tinggi Raja, Setia Janji) juga mengatakan, akibat kerusakan ruas jalan Kabupaten di Desa Urung Pane ini, sangat mengganggu mobilitas penduduk, anak bersekolah dan perekonomian warga.
“Akibat jalan rusak jika hujan warga yang akan mengantar anak sekolah dan melakukan aktivitasnya seperti belanja kebutuhan sehari-hari dan melaksanakan pekerjaan ke ibu kota kecamatan atau ke Kisaran terganggu sekali,karena jalan licin, sehingga jika dengan sepedamotor sulit dilintasi ,dan membahayakan,” sebut Ilham.
Sementara Heru Rahmadi Sekjen GP-Bumatis mengatakan mengatakan, warga bukan tidak mendukung program pembangunan pemerintah, namun jangan pula membuat masyarakat menderita dengan adanya proyek jalan tol Indrapura-kisaran
“Masyarakat mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, namun sebaiknya jangan merugikan dan membuat masyarakat menderita,” pungkasnya. (Tim)
