KOTA TASIKMALAYA—Mantan Kapolda Jabar Irjen Pol (Purn) Dr.H.Anton Charliyan yang juga Ketua Umum Gernas GNPP Prabowo-Gibran mengutuk keras tindakan brutal gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengakibatkan banyak prajurit terbaik bangsa Indonesia gugur. Salah satunya belum lama ini, gugurnya Danramil 1703-04/Aradide Letda Inf. Oktovianus Sokolray setelah diberondong peluru oleh gerombolan OPM di Jalan Trans Enarotali-Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada Rabu (10/4/2024).
“Bahkan tidak saja para prajurit,tapi juga masyarakat sipil pun menjadi korban kebrutalan gerombolan OPM. Kondisi tersebut sangat mengganggu akal sehat kita. Masalahnya, saat TNI dan Polri bertugas menjaga keamanan berhadapan dengan gerombolan OPM bersenjata, tetapi tidak dapat melakukan tindakan maksimal bagi melindungi keselamatan diri dan masyarakat sipil, karena permasalahan hak asasi manusia (HAM).Ini tidak fair,”ungkapnya.
Abah Anton panggilan akrab Anton Charliyan menyarankan kepada para pegiat HAM, sebaiknya mereka lebih fair dalam menilai kondisi yang sebenarnya secara berimbang. Jangan jangan sampai memunculkan dugaan bahwa seruan HAM semata-mata karena lebih pada kepentingan pihak-pihak luar yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Bagi para pegiat HAM sudah semestinya dapat memberikan penilaian yang fair, objektif, dan tidak sepihak karena fakta di lapangan pihak OPM bersenjatalah yang menyerang secara brutal terhadap TNI/Polri serta masyarakat sipil,” paparnya
Karena selama ini, menurut mantan Kadiv Humas Polri ini, kehadiran TNI/Polri berupaya menciptakan keamanan dan kedamaian bagi percepatan pembangunan di Tanah Papua sudah melalui pendekatan persuasif atas dasar rasa kemanusiaan.“Janganlah upaya pihak pemerintah Indonesia yang sedang giat melaksanakan kegiatan pembangunan di berbagai bidang di Papua menjadi terganggu oleh tindakan OPM yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya berharap kepada pemerintah Indonesia segera mengambil sikap tegas serta tidak melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat oleh siapa pun. Hal ini demi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Bangsa ini sudah sepakat bahwa ‘NKRI harga mati’. Jadi, sudah saatnya Pemerintah mengambil langkah tegas serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap ancaman keutuhan NKRI, apa pun bentuknya,” tegasnya. (REDI MULYADI)***
