Tasikmalaya, NUANSA POST– Pusat Pelayanan Unit Terpadu (PLUT) bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang di akomodasi berkaitan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun pembangunan tersebut menuai polemik di masyarakat sekitar dan jadi sorotan Forwatur (Forum wartawan Tasik Utara) dan para awak media lainnya yang diduga pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi dan Rancangan Anggaran Biaya. Bahkan beraroma adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Saat dikonfirmasi terkait direksi keet, salah seorang pekerja menyebut tidak ada, bahkan untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) saja pihak pemborong dinilai abai, lantaran para pekerja hanya memakai sandal jepit. “Saya pakai seadanya, karena tidak dikasih (CV Lia Jaya -red),” jawab pekerja yang tidak disebutkan namanya ini, Kamis (29/08/2024).
Dalam nenyikapi ini, dinas terkait dalam hal ini Diskopukmindag Kabupaten Tasikmalaya dinilai lemah dalam pengawasan terhadap pekerjaan CV Lia Jaya yang menelan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar lebih.
Padahal, direksi keet dan K3 itu sudah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Biaya. Sehingga diharapkan Inspektorat Kab.Tasikmalaya ataupun instansi yang berkompeten untuk segera survei ke lapangan. Jangan berpangku tangan.(ANDRI Hs)*
