Kota Banjar. NUANSA POST
Emay Siti Muludjum resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPC KPPI) Kota Banjar untuk periode 2025–2030. Prosesi pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua DPD KPPI Jawa Barat, Euis Ratnaningsih, di Gedung DPRD Kota Banjar, Selasa (9/12/2025).
KPPI merupakan wadah perempuan lintas partai politik dan legislatif yang bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen serta memperkuat pemberdayaan perempuan melalui berbagai program strategis.
Dalam sambutannya, Emay menyampaikan bahwa jajaran pengurus KPPI Kota Banjar akan bergerak menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Komnas Perempuan. Menurutnya, kehadiran KPPI harus menjadi pendorong keterlibatan perempuan di dunia politik dan lahirnya kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan perempuan.”Tentunya ini menjadi semangat baru bagi saya dan kepengurusan baru untuk meningkatkan kiprah perempuan di bidang politik,” ujar Emay.
Usai dikukuhkan, Emay memaparkan sejumlah langkah awal yang akan dilakukan. Salah satunya adalah merumuskan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas calon kader perempuan, sehingga partai politik tidak lagi mengalami kesulitan dalam mencari kader perempuan potensial.
Selain itu, KPPI Kota Banjar juga akan fokus pada pendampingan terhadap isu-isu perempuan, termasuk persoalan anak, keluarga, sosial, hingga kekerasan berbasis gender. Pendampingan ini ditujukan agar perempuan di Kota Banjar semakin berdaya dan mampu mengambil peran strategis.
“Kaukus juga akan hadir ke masyarakat melakukan advokasi apabila ada hal yang sekiranya mereka tidak berani menyampaikan. Ini penting dilakukan,” kata Emay, yang juga merupakan legislator perempuan dari Partai Golkar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD KPPI Jawa Barat Euis Ratnaningsih menegaskan bahwa KPPI dibentuk sebagai ruang bagi perempuan lintas partai untuk meningkatkan kapasitas dan memperdalam pengetahuan politik. Ia berharap kepengurusan KPPI di Kota Banjar mampu mendorong meningkatnya keterwakilan perempuan di legislatif dan dunia jabatan publik.
Euis juga menekankan bahwa KPPI tidak hanya berkutat pada isu politik, melainkan harus peka terhadap berbagai persoalan perempuan, termasuk KDRT, eksploitasi anak, dan isu sosial lainnya.”KPPI bukan hanya soal politik. Kaukus Perempuan harus adakan personal branding, memahami aturan, dan tahu apa yang harus dilakukan,” tegasnya.
Dengan kepengurusan baru ini, KPPI Kota Banjar diharapkan dapat menjadi motor penggerak peningkatan peran perempuan dalam politik sekaligus wadah advokasi yang responsif terhadap persoalan perempuan di tingkat daerah.(ADE ARIS)****
