Kab Bengkalis,NUANSA POST
Sejumlah insan pers yang bekerja di perusahaan media, khususnya media cetak di Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, menghadapi ancaman pada tahun 2026. Kondisi ini dipicu oleh kebijakan pemangkasan anggaran kerja sama antara pemerintah desa dengan pihak media Cetak yang tungas Kab Bengkalis Tinggal di Rupat .
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi sekaligus menjadi sarana komunikasi publik dan penggerak ekonomi. Namun, berkurangnya dukungan anggaran kini mulai berdampak pada keberlangsungan operasional sejumlah media, terutama koran cetak kusus Di Desa desa Di Rupat .
Wartawan koran NUANSA POST, M. Syopri, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berimbas langsung terhadap pendapatan wartawan dan perusahaan pers. Ia menyebutkan, biaya langganan media cetak yang sebelumnya sebesar Rp.100.000 per bulan kini dipangkas menjadi Rp50.000 per bulan.
“Penurunan ini membuat jasa langganan koran tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasional. Pemerintah desa di Rupat telah mengurangi anggaran secara signifikan,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan kondisi media cetak yang memiliki biaya produksi lebih tinggi dibandingkan media online.
Ia juga menilai pemerintah desa di Kecamatan Rupat seharusnya dapat menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Sesuai Uu 13 tahun 203 Ia membandingkan dengan wilayah Rupat Utara yang dinilai lebih mendukung upaya tersebut.
Lebih lanjut, M. Syopri menyampaikan bahwa pihak media telah mengajukan keluhan kepada instansi terkait, termasuk Kasi PMD Kecamatan Rupat, agar kebijakan pemangkasan anggaran tersebut dapat ditinjau ulang. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjutnya.
Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah media cetak di Rupat dikhawatirkan tidak mampu bertahan dan terpaksa menghentikan operasionalnya. Hal ini juga berpotensi menyebabkan wartawan kehilangan lapangan kerja.
Insan pers berharap adanya perhatian dari pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih berpihak, mengingat peran penting media dalam mendukung transparansi informasi dan pembangunan daerah di desa desa yang berada di Rupat.tuturnya. (TIM)
