Ciamis, NUANSA POST
Ketua Yayasan Nurul Falah Sedekan, H. Idrus Kiswa Ali, angkat bicara terkait dugaan pemalsuan dokumen, pelaporan terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta polemik hubungan kerja sama antara yayasan dan pihak mitra dalam pengelolaan SPPG Mekarjadi
Dalam keterangannya pada Jum’at 2/10/2026, H. Idrus Kiswa Ali mengaku belum memahami secara utuh dokumen yang dipersoalkan, termasuk proses penandatanganan berkas yang kemudian dikaitkan dengan dugaan pemalsuan dokumen. Ia meminta agar dokumen tersebut diperlihatkan secara terbuka untuk mengetahui isi, tujuan, serta kronologi penggunaannya.
Idrus menjelaskan, dirinya memang pernah membubuhkan tanda tangan pada suatu berkas. Namun, ia mengaku pada saat itu belum memahami secara menyeluruh isi dokumen yang kini menjadi persoalan.
“Saya memang membubuhkan tanda tangan, tetapi pada saat itu saya tidak mengetahui secara rinci seluruh isi berkas yang sekarang dipersoalkan. Karena itu, saya ingin melihat langsung dokumennya, untuk keperluan apa, dan bagaimana prosesnya,” ungkap Idrus.
Menurutnya, informasi mengenai dugaan pemalsuan dokumen yang dikaitkan dengan Kepala SPPG telah berkembang di masyarakat. Namun, ia menegaskan belum mengetahui secara pasti dokumen mana yang dipermasalahkan maupun bagaimana proses pelaporan tersebut dilakukan.
Ia juga meminta agar seluruh berkas yang berkaitan dengan persoalan itu dibuka dan diperiksa bersama sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai tanda tangannya maupun kedudukan yayasan dalam persoalan tersebut.
Idrus mengaku mempertanyakan munculnya laporan tersebut karena, menurut pengetahuannya, belum ada pembicaraan secara langsung atau tabayun yang membahas persoalan itu secara menyeluruh sebelum pelaporan dilakukan.
Ia menilai, apabila terdapat persoalan dalam hubungan kerja sama maupun administrasi, seharusnya para pihak terlebih dahulu duduk bersama untuk mengklarifikasi duduk perkara dan mencari penyelesaian berdasarkan fakta.
“Kalau memang ada masalah, seharusnya dibicarakan terlebih dahulu. Kita duduk bersama, mencari tahu duduk perkaranya, kemudian menyelesaikan persoalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah secara pribadi membuat laporan terhadap pihak mitra. Karena itu, ia ingin mengetahui secara jelas siapa yang melaporkan, apa dasar pelaporannya, serta persoalan apa yang sebenarnya hendak diselesaikan melalui proses tersebut.
Idrus menambahkan, sebelumnya dirinya pernah menerima telepon dan diminta datang ke base camp. Namun, ia mengaku belum memahami secara utuh persoalan yang dibicarakan maupun maksud dokumen yang dipersoalkan.
Ia juga menyebut pernah menerima ajakan bertemu dari seseorang bernama Asep sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Saat itu, Idrus menyatakan bersedia bertemu di Bojong Muni, dapur SPPG, ataupun tempat lain untuk membicarakan persoalan tersebut.
Dalam klarifikasinya, Idrus menerangkan bahwa selama kurang lebih satu bulan kepala tidak berada di lokasi, kegiatan operasional dapur SPPG Mekarjadi tetap berjalan.
Menurut dia, kepala yang bertugas di lokasi tetap menjalankan kegiatan operasional, relawan bekerja seperti biasa, dan penerima manfaat tetap memperoleh pelayanan.
Ia mengaku tidak mengetahui adanya persoalan besar selama periode tersebut. Oleh sebab itu, munculnya laporan setelah kegiatan dapur tetap berjalan menjadi salah satu hal yang ingin diklarifikasinya.
Meski demikian, Idrus menegaskan bahwa persoalan administrasi maupun dugaan pelanggaran tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Ia berharap polemik yang berkembang tidak serta-merta menimbulkan anggapan bahwa seluruh kegiatan yayasan bermasalah, mengingat kronologi dan pokok persoalan belum sepenuhnya terungkap.
Menurutnya, dampak pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial tidak hanya menyangkut kepala secara pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi nama baik yayasan serta keberlangsungan pelayanan SPPG kepada masyarakat.
Idrus menduga persoalan awal lebih berkaitan dengan staf atau manajemen internal yayasan. Namun, dalam perkembangannya, pihak mitra turut terseret sehingga persoalan tersebut berkembang menjadi polemik yang lebih luas.
Ia mengaku belum memahami secara jelas bagaimana persoalan internal tersebut kemudian berkaitan dengan pelaporan terhadap Kepala SPPG maupun dokumen yang dipersoalkan.
Terkait sejarah kerja sama antara Yayasan Nurul Falah Sedekan dan pihak mitra dalam pengelolaan SPPG Mekarjadi, Idrus menyatakan tidak mengetahui seluruh tahapan pembentukannya secara terperinci.
Menurutnya, terdapat pihak lain yang terlibat langsung sejak awal sehingga lebih memahami proses kerja sama, pembagian tugas, serta mekanisme penunjukan pihak-pihak yang menjalankan operasional.”Saya tidak ingin memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan fakta karena memang tidak semua proses saya ketahui secara langsung,” katanya.
Ia juga membenarkan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, pernah terjadi pergantian penanggung jawab atau PIC. Namun, ia belum mengetahui secara rinci proses pergantian tersebut, pihak yang mengambil keputusan, maupun dasar administrasinya.
Selain persoalan dugaan pemalsuan dokumen, Idrus turut menyinggung perlunya klarifikasi mengenai mekanisme penunjukan PIC, termasuk pertanyaan terkait kemungkinan rangkap jabatan dengan jabatan lain di pemerintahan desa.
Ia menilai, persoalan tersebut harus diperiksa dengan melihat status pihak yang bersangkutan, dokumen pengangkatan, serta ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tidak tepat menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum seluruh dokumen dan dasar aturan yang berkaitan dengan persoalan tersebut diketahui secara jelas.
Hal serupa disampaikan terkait kemungkinan dokumen yang dipersoalkan berkaitan dengan proposal pencairan dana atau pengajuan bantuan. Idrus mengaku belum dapat memastikan hal tersebut sebelum melihat berkas aslinya.
Ia menjelaskan, sepengetahuannya pembicaraan saat itu lebih berkaitan dengan penjelasan mengenai suatu permasalahan, bukan secara khusus proposal pencairan dana.
Karena itu, ia meminta agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan persoalan tersebut diperlihatkan sehingga dapat diketahui apakah menyangkut administrasi, proposal, atau hal lainnya.
Menutup keterangannya, Idrus berharap seluruh pihak yang terlibat bersedia melakukan tabayun dan duduk bersama untuk menjelaskan kronologi kejadian, memeriksa dokumen, serta mencari penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyatakan terbuka apabila terdapat kesalahan administrasi atau pihak yang merasa dirugikan, sepanjang keberatan tersebut disampaikan dengan dasar dan bukti yang jelas.
“Kalau memang ada kesalahan administrasi atau persoalan dokumen, mari kita periksa bersama. Kalau ada pihak yang merasa dirugikan, silakan menyampaikan keberatannya dengan dasar yang jelas,” tegasnya.
Idrus juga menekankan pentingnya keterbukaan agar persoalan tidak semakin melebar dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, kejelasan dokumen, kronologi, dan tanggung jawab masing-masing pihak menjadi hal penting untuk memastikan persoalan dapat diselesaikan secara proporsional.
Hingga klarifikasi ini disusun, substansi dokumen yang dipersoalkan, dasar pelaporan, serta kronologi lengkap dugaan pemalsuan dokumen masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait. Keterangan pihak mitra dan pihak yang melakukan pelaporan juga diperlukan agar pemberitaan mengenai polemik SPPG Mekarjadi dapat disajikan secara berimbang.(TIM)***
