MERANTI – Pengelolaan sektor peternakan di Kabupaten Kepulauan Meranti menuai sorotan dari berbagai pihak. Sejumlah fasilitas yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaporkan belum dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan data dari dinas terkait, populasi ternak sapi di daerah ini secara administratif disebut mencapai puluhan ribu ekor. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data dan realitas pemanfaatan fasilitas peternakan.
Di kawasan Gogok, misalnya, kandang ternak yang sebelumnya dibangun sebagai proyek awal pengembangan peternakan daerah kini terlihat tidak difungsikan. Rumah dinas Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dilaporkan tidak ditempati dan mengalami kerusakan, sementara sejumlah sarana pendukung lainnya juga tidak terkelola dengan baik.
Situasi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas perencanaan serta keberlanjutan program yang telah dijalankan.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas peternakan baru di sekitar SMA Negeri 3 dengan nilai anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah juga menjadi perhatian. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pemanfaatan fasilitas tersebut belum berjalan maksimal.
Penyaluran ternak kepada masyarakat dinilai memerlukan pendampingan dan kesiapan teknis yang memadai agar tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan. Tanpa dukungan tersebut, risiko kegagalan program, termasuk kematian ternak, menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.
Peran pengawasan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti juga dinilai penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sehubungan dengan itu, Inspektorat Daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program peternakan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi di lapangan.
Pemerintah daerah, dinas terkait, serta pihak pengelola diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan secara terbuka guna menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Langkah evaluatif dan perbaikan berkelanjutan dinilai penting agar sektor peternakan benar-benar mampu menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Mc)
